SiagaOnline.com, Malang - Mengawali sambutan pada hari Rabu 28 sepetember 2022, semua telah mendengarkan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dimana pada prinsipnya DPRD Kabupaten  Malang telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Saya juga menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, tak lupa Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan  
dan Anggota Dewan yang terhormat, telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan semua tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mulai dari pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan terwujudnya persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap RAPERDA tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022," ucap Bupati Malang dalam sambutanya.

Hasil persetujuan bersama ini, secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya tindak lanjut atas hasil evaluasi dimaksud akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Perubahan APBD pada sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2022.  

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021, maka penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun  
Anggaran 2022 berdasarkan pada prinsip:  
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
yang menjadi kewenangan daerah dan memperhatikan kemampuan  
keuangan daerah;  
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan  
perundang-undangan yang lebih tinggi;  
3. Berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan  
Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022;  
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah  
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;  
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan  
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan  
dan manfaat untuk masyarakat.  
Selanjutnya dari hasil pembahasan Raperda dimaksud, dapat  
disampaikan perangkaan Rancangan Perubahan APBD Tahun  
Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:  
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 4 Triliun 241 Miliar  
155 Juta 438 Ribu 887 Rupiah 57 Sen yang terbagi menjadi  
Pendapatan Asli Daerah sebesar 983 Miliar 28 Juta 679 Ribu 58
Rupiah 57 Sen. Pendapatan Transfer sebesar 2 Triliun 948 Miliar 458  
Juta 579 Ribu 306 Rupiah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang  
Sah sebesar 309 Miliar 668 Juta 180 Ribu Rupiah.  
Belanja Daerah direncanakan sebesar 4 Triliun 768 Miliar 840  
Juta 741 Ribu 421 Rupiah 87 Sen, dengan rincian Belanja Operasi  
dan Modal sebesar 4 Triliun 68 Miliar 263 Juta 711 Ribu 147 Rupiah  
7 Sen. Belanja Tidak Terduga sebesar 13 Miliar 463 Juta 198 Ribu  
300 Rupiah, dan Belanja Transfer sebesar 687 Miliar 113 Juta 831  
Ribu 974 Rupiah 80 Sen.  
Defisit anggaran sebesar 527 Miliar 685 Juta 302 Ribu 534  
Rupiah 30 Sen, dimana untuk menutup defisit anggaran tersebut  
menggunakan pembiayaan netto, yaitu dari Penerimaan Pembiayaan  
dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan. Dari sisi Penerimaan  
Pembiayaan, dianggarkan sebesar 546 Miliar 221 Juta 302 Ribu 534  
Rupiah 30 Sen. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan
dianggarkan sebesar 18 Miliar 536 Juta Rupiah, sehingga Pembiayaan  
Netto menjadi 527 Miliar 685 Juta 302 Ribu 534 Rupiah 30 Sen.  
Dengan adanya defisit anggaran sebesar 527 Miliar 685 Juta  
302 Ribu 534 Rupiah 30 Sen, dan pembiayaan netto yang tersedia  
sebesar 527 Miliar 685 Juta 302 Ribu 534 Rupiah 30 Sen, maka SiLPA  
tahun berjalan menjadi NIHIL.
Masih diterangkan oleh sanusi,

"Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk secara cermat,  
tepat, dan profesional, melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tetap konsisten melanjutkan peningkatan akses pelayanan dasar  
kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, air  
bersih dan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,  
sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;  
2. Meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan  
tetap menjaga efisiensi dalam mendukung program prioritas, sejalan  
dengan upaya penguatan value for money dari Belanja Daerah;  
3. Secara konsisten terus mendorong APBD sebagai instrumen utama  
kebijakan fiskal di daerah, agar semakin produktif, efisien, berdaya  
tahan, dan mampu mengendalikan risiko, serta berkelanjutan,  
sehingga akan memberikan kontribusi positif dalam penguatan fungsi  
alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang pada akhirnya dapat menjadi  
penopang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, dalam  
rangka mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan seluruh  
lapisan masyarakat;  
4. Dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tetap berpedoman  
pada standar satuan harga dan analisa standar belanja, sehingga  
anggaran dapat dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip hemat,  
tidak mewah, efektif dan efisien, dimana dari plafon anggaran yang  
telah ditetapkan dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal;  
5. Melakukan upaya percepatan daya serap anggaran, karena hal  
tersebut merupakan langkah strategis untuk turut menggerakkan  
perekonomian daerah sehingga dapat mempercepat kesejahteraan  
rakyat;  
6. Instrumen APBD akan menjadi efektif dalam mencapai tujuan  
pembangunan apabila ditopang dengan kemampuan melaksanakan  
secara konsisten sesuai prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu kita  
harus tetap mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengelola  
anggaran secara bersih, efisien, dan bertanggung jawab," pungkasnya Sol. (Adv)