SiagaOnline.com, Malang - Antara pemerintah Kabupaten Malang Dan DPRD Kabupaten Malang, Kali ini diadakan kesepakatan terhadap rancangan. Antara pemerintah Kabupaten Malang. Kebijakan umum APBD (KUA)
Serta pteoritas plafon anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2023
dan Rancangan perubahan kebijakan
Umum APBD (KUA), Serta perubahan preoritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Malang tahun anggaran 2022. Yang di sampaikan langsung oleh (Sanusi) Bupati Malang,
Rabu (10/08/2022).

"Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, dimana mulai tanggal 18 Juli 2022 yang lalu telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, yang dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pembahasan tersebut, pada hari ini dapat disetujui bersama untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan," terang Sanusi dalam sambutanya.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembahasan KUA dan PPAS ini telah dilakukan dalam suasana demokratis dan produktif antara eksekutif dan legislatif dalam rangka menghasilkan kebijakan umum dan usulanusulan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang, untuk selanjutnya diformulasikan kembali menjadi RAPBD dan diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Adanya kesamaan pandang terhadap substansi maupun ketepatan waktu dalam menyusun KUA dan PPAS ini merupakan wujud dari komitmen yang baik dan sangat positif. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi terhadap kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Malang, serta merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan memperhatikan pulihnya perekonomian global dan nasional, termasuk juga mulai adanya akselerasi terhadap perekonomian di Kabupaten Malang, mengindikasikan bahwa program-program pemulihan ekonomi dari adanya pandemi Covid-19 telah berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malang,"
lanjutnya.

Termasuk Pelaksanaan refocusing anggaran pada tahun 2021 yang diarahkan pada terjaminnya kebutuhan pelayanan dasar, percepatan penanganan kesehatan, serta pemulihan dampak sosial dan ekonomi, telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pertumbuhan yang cukup signifikan terhadap lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 7,35%, dan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 3,66%. Untuk itu dari hasil pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, antara lain pada asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023, utamanya dari persentase tingkat pertumbuhan ekonomi, yang semula ditargetkan sebesar 4,3% - 4,6%; disesuaikan naik menjadi sebesar 5,04% - 5,24%. Penyesuaian ini juga telah memperhitungkan target pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Namun demikian, untuk saat ini kemampuan keuangan pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 masih belum optimal, mengingat alokasi Pendapatan Daerah belum dapat memenuhi semua kebutuhan Belanja Daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan belum adanya informasi resmi terkait penetapan alokasi definitif terhadap sumber pendanaan melalui mekanisme transfer fiskal, antara lain DAU, DAK, DBH dan Bantuan Keuangan. Semoga alokasi definitif dimaksud dapat segera kita terima pada saat penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mendatang.

Adapun perubahan kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022, telah disepakati dan diarahkan pada pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan;
Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah,
Dampak pengurangan DAU oleh Pemerintah Pusat terkait vaksinasi yang dilakukan oleh TNI/Polri pada tahun 2021, serta dampak penyerapan DAK non fisik pada Tahun 2021.
Penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bagi hewan berkuku belah,
Infrastruktur yang dapat menunjang percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, akan digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk itu diharapkan Perangkat Daerah segera menyusun RKA-SKPD sebagai bahan dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Sol (ADV)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke: 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] / [email protected] (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)

	Berita Lainnya :
	Personil Satintelkam Polres Muara Enim Melaksanakan Koordinasi dengan Sekdes Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Sat. Intelkam Polres Muara Enim  Silaturahmi dengan Presidium Pembentukan DOB Rambang Lubai Lematang GKPA Diminta Dukung Program Pemkab Lawan Narkoba dan Kemiskinan 10 Paket Sabu Siap Edar Pelaku Berhasil Di Tangkap Satresnarkoba Polres Muara Enim Akui Jempol Polsek Gunung Megang Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Gunung Megang Luar