SiagaOnline.com, Tembilahan -  Aktivis hukum menyoroti Pemerintah Provinsi Riau mestinya dapat segera memperbaiki  Ruas Jalan Tembilhan kuala saka,yang sampai saat ini tidak ada perbaikan, seakan-akan ada semacam  pembiaran, tanpa adanya perhatian.

"Padahal  kerusakan jalan pada ruas jalan yang ada ini adalah tidak terlepas dari  kewenangan Provinsi Riau, aktivis hukum Rudi CRISTOPEL  SH, Minggu (19/06/22).

Dikatakanya, kerusakan tersebut ada di beberapa titik, yang dapat membahayakan para, pengguna jalan  berlalu lintas jika ini lambat ditangani tidak tertutup kemungkinan akan memakan korban nantinya.

"Jika kita melihat dari rumusan No 22 Tahun 2009 Pasal 273 ayat 1,2,3, bahwa penyelenggara itu harus bertanggung jawab terhadap perbaikan  jalan yang rusak yang dapat  mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan yang sangat rusak parah saat ini," jelasnya.

Dengan demikian mestinya, penyelenggara jalan dapat dikenakan atau disanksikan secara pidana dengan maksimal pidana penjara 5 tahun, apabila korbannya meninggal dunia dengan ini kita berharap adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi, pinta Rudi.

Maka dari itu mestinya  Dinas PUPRPKPP Riau untuk dapat menindak lanjuti ruas jalan dengan No Ruas 007.1 Tembilahan Simpang Kuala Saka dari STA 00 sampai STA +00500 lokasi dalam Kota Tembilahan.

"Serta perbaikan jalan dan jembatan pada ruas jalan sungai piring-teluk pinang-kuala gaung dimana sampai hari ini walaupun sudah diberitakan  belum ada upaya perbaikan yang dulakukan oleh pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPRPKPP Riau," terangnya.

Padahal kondisi  jalan dan jembatan masih dalam kondisi yang sangat parah dan memprihatinkan, mestinya pemerintah Provinsi dapat secepatnya memperbaiki sebelum memakan korban, harapnya.

Terkait ruas jalan yang rusak, Pemprov Riau melalui Dinas  PUPRPKPP Riau belum dapat dikonfirmasi.(Marbun)