Pembukaan Diklat yang dipusatkan di Lantai lV kantor BPKAD tersebut juga dihadiri  Wabup Rohil H Sulaiman, Sekda Rohil Fery H Parya, Widyaiswara Provinsi Riau Drs Surya Arfan, Kepala BKPSDM Rohil Drs Aisrin serta beberapa kepala OPD.

Dalam laporannya, kepala BKPSDM Rohil Aisrin mengatakan bahwa, pelatihan kepemimpinan administrator itu diikuti sebanyak 40 peserta. Dimana katanya, para peserta ini terdiri dari beberapa Dinas, badan, RSUD, Puskesmas serta kantor Camat.

"Sasaran kegiatan ini merupakan jabatan struktural pejabat admistrator di instansi. Kegiatan diselenggarakan oleh Pemkab Rohil bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Riau. pelatihan dimulai 27 Mei 2022 hingga 03 september 2022," kata Aisrin. 

Dengan dilaksanakan pelatihan itu, Aisrin berharap kedepan sebagai pejabat Administrator dapat memberikan kontribusi minimal dalam pelaksanaan tugas harian dalam mengelola manajemen pemerintahan untuk menuju good government. 

"Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi pejabat admistrator yang berada di lingkungan Pemkab Rohil," sebutnya. 

Untuk 40 peserta itu sendiri, diseleksi secara langsung oleh BKPSDM Rohil dengan melihat kinerja mereka selama 2 tahun terakhir. Sementara untuk narasumber adalah BPSDM Provinsi Riau, Widyaiswara serta orang yang berkompeten dibidang nya.

Sementara itu, Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam sistem manajemen kepegawaian pejabat struktural eselon lll memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program-program serta memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan program-program tersebut secara efektif dan efisien.

Kesemua itu akan mengarah kepada terpenuhinya terasa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Rohil.

Menyikapi pentingnya hal ini lanjutnya, Pemkab Rohil memandang perlu dan wajib mengadakan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator terhadap pejabat struktural eselon III. 

"Pelatihan kepemimpinan administrator adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi dalam jenjang jabatan struktural tertentu," sebutnya. 

Diklat ini kata Bupati, bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon lll serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis. Sehingga, memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Dengan dikeluarkannya peraturan kepala lembaga administrasi negara nomor 16 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator sambung Bupati, maka penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator pada tahun ini merupakan pola diklat yang sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya.

"Perubahan yang signifikan ini adalah cara pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan leadership birokrasi di sektor publik terutama dalam menyumbang inovasi dan perubahan di instansi masing-masing," paparnya. 

Berdasarkan hal tersebut tambahnya, pemerintah Kabupaten Rohil perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan luas dan pola pikir yang dinamis serta bertanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan di masing-masing OPD.

Dalam kesempatan itu bupati juga menyampaikan bahwa pada hakikatnya pemerintah memiliki tiga tugas pokok utama yaitu, memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk melaksanakan tugas pemerintahan tersebut tentu saja pemerintah harus ditopang oleh sumber daya aparatur yang cerdas terampil dan berpengetahuan yang dapat bekerja keras dan mengutamakan solidaritas prinsip pada pemenuhan kepentingan masyarakat," katanya. 

Untuk itu Bupati berharap kegiatan Diklat itu dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas-tugas di masa mendatang terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga menekankan bahwa Diklat tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan jabatan. Melainkan harus menghasilkan perubahan sikap dan perilaku sesuai etika PNS serta meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam memimpin sebuah organisasi sehingga menjadi agen pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.