SiagaOnline.com, Malang - Memang tidak jarang kita temui terkait persoalan hukum yang melibatkan oknum kepala desa terkait persoalan  kesalahan dalam mengunakan dana desa atau DD.

Dimana anggaran tersebut memang sangat kerap kali di salah gunakan oleh oknum pejabat desa (kepala desa).

Kali ini dugaan tersebut berarah di desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Selasa (10/05/2022).

Pasalnya, mulai dari infrastuktur pembangunan dan ketahanan pangan yang selama ini menjadi hak masyarakat desa, termasuk dana untuk pembangunan, ternyata di duga sama sekali tidak sesuai dengan  Pertanggung jawaban seperti yang sudah di rencanakan Di (RAB) dari awal.

 Seperti halnya Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), yang menurut keterangan dari beberapa warga, saat ini hanya menerima sekali pencairan sebesar Rp 300 000 tigaratus ribu rupiah, namun ternyata dari hasil konfirmasi ke beberapa sumber, dana untuk pembagian BLT DD telah di sahkan, dan  untuk pengambilan dananya  sebesar tiga tahapan, yaitu di mulai dari Januari sampai dengan Maret sebesar Rp 900 000, sembilan ratus ribu rupiah juga sudah ditandangani, dan uangnya pun juga sudah ditarik dan diterima oleh kepala desa.

Diterangkan juga oleh salah satu warga penerima bantuan tersebut ,bahwa dirinya hanya mendapat bantuan sebesar Rp 300 000.

"Saya mendapatkan bantuan  BLT DD hanya  tigaratus ribu rupiah selama ini ,tidak lebih ,untuk jumblah yang sebenarnya saya sendiri juga tidak tau," tutur beberapa warga yang enggan di sebutkan namanya.

Jika di kakulasikan jumblah KPM Atau keluarga penerima manfaat, di desa Wadung sendiri ada sekitar 146 KPM, Dan jika memang teralisasi secara keseluruhan untuk tiga tahapan, di hitung mulai dari bulan Januari s/d  Maret,2022,  berarti totalnya ada sekitar Rp 900 000 x 146 KPM= Rp 131.400.000, seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah. Dan jika hanya tersalur cuma satu tahapan yaitu bulan Januari, maka cuma  sebesar Rp 300 000, tigaratus ribu rupiah yang tersalurkan,  dapat dipastikan, total sisanya  berarti sejumblah 146 KPM x 600 000 = 87.600.000, Delapan puluh tuju juta enam ratus ribu rupiah, lalu kemana sisa anggaran tersebut,apa mungkin hilang di telan setan?.

Termasuk juga dengan rencana pembangunan jembatan dan pengaspalan jalan di dusun Potok wilayah RT 26. Yang juga masih menurut sumber informasi yang sama, dan sudah  di himpun oleh media Siagaonlin.com dan lembaga LP-KPK, untuk bahan pelaporan, Rencana anggaran untuk proyek jembatan yang informasinya kurang lebih sebesar kurang lebih 87.000.000, dan sekitar Rp 150 000.000   yang di perkirakan sesuai  dengan RAB, Dan dana tersebut juga Diduga sudah dicairkan oleh kepala desa Wadung, namun fakta yang di dapati di lokasi jembatan yang telah ambrol tadi hanya nampak seonggok batu dan setumpuk pasir.

Sungguh ironis jika memang hal tersebut di biarkan secara berlarut- larut, trus apa mungkin juga dana yang telah disiapkan tadi juga lenyap begitu saja terbawa angin?

Disisi lain, (Sunarto) dari LP-KPK (lembaga pengawasan kebijakan Pemerintah dan keadilan) saat mendapati temuan tersebut langsung angkat bicara, "Disini kami atas nama LP-KPK dan teman teman media ada sedikit kesulitan untuk menemui kepala desa Wadung , karena yang bersangkutan sangat sulit di hubungi, apalagi banyaknya keterangan dari warga yang membutuhkan pelayanan juga menyampaikan, jika kadesnya sudah cukup lama tidak pernah aktif atau jarang kekantor," terang Sunarto.

"Kami juga sudah mengantongi Beberapa bukti terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan oknum kepala desa, dalam waktu dekat ini ,rencananya kita akan segera berkirim surat atau melaporkan secara langsung terkait  kejanggalan  yang terjadi di desa Wadung, dengan Dugaan mar'up anggaran Dana Desa kepihak yang berwajib.

Hingga berita ini di turunkan,kades Wadung sendiri belum bisa di temui di kantor desa, baik lewat via WA bersambung. (Tim)