SiagaOnline.com, Simeulue - Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat (Gempar) Kabupaten Simeulue menggelar aksi damai di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Simeulue.

Aksi demonstrasi itu terfokus pada dua titik yakni, Kantor Kejaksaan negeri Sinabang dan Gedung DPRK Simeulue. Aksi damai itu di pimpin langsung oleh wakil ketua ormas Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah (Gempar), Dafran Ucok sebagai Koordinator Aksi dan Asrial Damanik alias acu Iblis sebagai penanggung jawab Aksi.

Pantauan media ini dilapangan, para demonstran melakukan konvoi dari mesjid kota Sinabang menuju kantor Kejari menggunakan kendaraan roda empat (4) dan roda dua (2) serta dilengkapi dengan alat pengeras suara. Pertanyaan apa yang menjadi persoalan sehingga para demonstran mendatangi Kejari Simeulue dan DPRK? Berikut kami ulas di edisi, Senin (28/03/2022).

Di halaman Kantor Kejari Simeulue secara bergantian berorasi, Pengurus ormas Gempar meminta Kajari simeulue agar dapat mengungkap aktor utama dari kasus Korupsi pembangunan jalan simpang Batu Ragi menuju arah Simpang Patriot yang telah menelan anggaran sebesar Rp.12,8 M dengan kerugian negara sebesar Rp. 9 miliar lebih.

"Kami menduga yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan jalan Simpang Batu Ragi menuju arah Simpang Patriot itu adalah korban dari kepentingan hawa nafsu seseorang. karena tidak mungkin kalau hanya sekelas kepala dinas atau Kabid dapat memindahkan kegiatan tersebut tanpa persetujuan dari pimpinan mereka. Untuk itu, ormas gempar menduga ada aktor utama yang menyetir para tersangka sehingga mereka berani melakukan perbuatan melawan hukum," ungkap Zul Hamzah selaku ketua umum Ormas Gempar Kabupaten Simeulue.

Lebih lanjut, dalam petisi yang di bacakan oleh ketua Ormas Gempar yang di sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ada tiga poin yang dituangkan dalam petisi tersebut diantara nya.’

1. Mendesak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Bupati Simeulue ke persidangan untuk dikonfrontir dengan Terdakwa. Siapa yang memerintahkan jalan tersebut dibangun ke Desa Amabaan.

2. Meminta Jaksa Penuntut Umum agar menetapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para terdakwa.

3. Meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pimpinan DPRK Simeulue untuk dimintai keterangannya termasuk ketua komisi C Ihya Ulumuddin sebagai ketua pansus DPRK Simeulue terkait kunjungan ke lokasi Simpang Batu Ragi Menuju Simpang Patriot.
 
Menanggapi hal tersebut, di hadapan para demonstran Kajari Simeulue, R. Hari Wibowo mengatakan, Pihaknya sangat berterimakasih kepada ormas gempar yang atas dukung kepada kejaksaan Simeulue dalam pemberantasan kasus korupsi dan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti laporan dari ormas gempar. Namun ia juga berharap kepada ormas Gempar kiranya dapat bersabar karena pihaknya kekurangan anggota dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Simeulue.

”Untuk rekan-rekan ketahui saya masuk ke simeulue ini tahun 2021 selama tahun 2021 kejaksaan negeri simeulue telah menyelesaikan perkara korupsi sebanyak 15 perkara dan pada tahun 2022 hingga bulan Maret ini sebanyak 7 perkara. Sampai saat ini setidaknya ada 10 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang di terima kejaksaan negeri simeulue dengan jumlah anggota yang bertugas di kantor kejaksaan ini yang lebih sedikit. Selaku Kajari Simeulue saya sangat perihatin di pulau yang sekecil ini tidak bisa menghentikan hawa nafsu dan jiwa untuk melakukan perbuatan korupsi. Saya prihatin dan sayang kepada rakyat Simeulue," ujar Hari Wibowo selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue.

Lebih lanjut, setelah melakukan aksi damai di depan kantor kejaksaan negeri simeulue petisi di serahkan dan di tanda tangani, ormas Gempar langsung menuju mapolres simeulue. Diwakili Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat (GEMPAR) kabupaten Simeulue, Dafran Ucok bersama Sekretaris Gempar, Achmadi Oesman dan Muhammad Ihsan sebagai pengurus Gempar resmi melaporkan Ketua DPRK Simeulue kepada pihak penegak hukum terkait dugaan tindak pidana yang diduga kuat menyembunyikan surat dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) dan juga diduga menyetujui pencabutan gugatan Bupati Simeulue di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Kepada awak media Ketua Gempar mengatakan, ormas Gempar memiliki dua alat bukti. Pertama surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua surat persetujuan pencabutan perkara di PTUN Banda Aceh.

Lebih lanjut Ketua Gempar mengatakan diduga Ketua DPRK Simeulue telah melakukan tindak pidana dengan dugaan mengendapkan dan atau menyembunyikan Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak pernah dibahas di DPRK Simeulue sejak tahun 2019 lalu.

Tidak hanya sampai di situ, setelah melaporkan Ketua DPRK Simeulue kepada pihak penegak hukum, ormas Gempar juga melanjutkan aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue. Di depan kantor DPRK Simeulue, Zul Hamzah bersama anggota gempar terlihat membentangkan spanduk yang bertuliskan "Ketua DPRK kongkalikong dengan Bupati Simeulue, mencabut gugatan di PTUN terkait Kasus Amoral".

Kasus lain yang turut di soroti Ormas Gempar dalam aksi tersebut dan telah menjadi perhatian publik terkhusus masyarakat Kabupaten Simeulue yaitu menyangkut penggunaan Ijazah Palsu (IJP), Pelantikan Komisioner KIP yang tak kunjung dilantik oleh bupati Simeulue, Persoalan Pabrik Kelapa dan Pelantikan anggota Baitul Mal.

Selain melakukan aksi di DPR, ormas Gempar juga turut membersihkan gedung dan halaman DPRK Simeulue.

Aksi damai yang di kawal ketat oleh pihak Kepolisian Polres Simeulue bersama TNI AD, TNI AL dan Satpol PP itu berjalan lancar dan terkendali sesuai protokol kesehatan. Setelah menyampaikan aspirasinya, para demonstran secara teratur meninggalkan lokasi. (Hardani)