Siagaonline, Bengkalis - Terkait adanya indikasi penggelembungan anggaran dan dugaan memanipulasi data yang dipergunakan untuk kelengkapan bukti SPJ Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan dan sejumlah OPD di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2020.

Diminta Kepada Pihak Penegak Hukum Segera mengusutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Perwakilan Riau, atas pertanggungjawaban biaya perjalanan Dinas disejumlah OPD, melalui konfirmasi tertulis kepada beberapa hotel, yaitu 9 hotel di Pekanbaru, 4 hotel di Duri, 2 Hotel di Jakarta, 1 Hotel di Bengkalis dan 2 Hotel di Rupat Utara.

Ditemukan beberapa data nama tamu, tanggal check in/check out sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas sesuai dalam database manajemen hotel, namun nilai pembayaran kepada pihak hotel lebih rendah dari nilai yang tertera pada bukti pertanggungjawaban, dan terdapat beberapa data berupa nama tamu, tanggal cheek in dan check out yang telah dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan  tidak ditemukan dalam database manajemen hotel.

Dalam uraian hasil audit BPK RI diatas menujukan bahwa  bill/invoice yang disampaikan oleh para pelaksana perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban, tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan demikian, pembayaran atau pun kelebihan pembayaran atas bill/invoice tersebut tidak layak dibayarkan Sebesar Rp 766.864.217.00, dengan rincian, (1) Sekretariat Dewan sebesar Rp 208.319.000, (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp 73.140.000, (3) Badan Pendapatan Daerah Rp 17.940.150. (4) Dinas Perpustakaan dan kearsipan rp 17.700.000. (5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rp 11.594.428, (6) Dinas Pendidikan Rp 16.422.000. (7) Dinas Ketahanan Pangan Rp 12.510.000. (8) Dinas Perumahan dan Pertanahan 65.495.000 (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 61.463.496.(10) Sekretariat Daerah  Rp 42.454.243. (11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 42.925.000. (12) Dinas Pertanian Rp 26.629.900. (13) Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintah Desa Rp 26.610.000. Dinas Perikanan Rp 10.856.000.

Ketika media ini mengkonfirmasikan hal itu Kepada mantan Sekretari Dewan Kabupaten Bengkalis, yang saat ini menjabat Sebagai Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkalis, H. Radius Akima dikantornya , Selasa (15/02/2022).

Radius menjelaskan itu sudah disetor ke bank, ada buktinya, datanya sudah Saya serahkan sama jaksa, memang ada temuan itu, tapi kayaknya pihak hotel bermain, seperti hotel surya di Duri itu, kita menginap tapi nama kita tidak ada dicatat dia, kami pernah koplit sama pihak hotel, memang ada adek-adek itu bermain sama pihak hotel, maklum lah biaya perjalan dinas kecil, ya begitulah, jelas nya.

Kemudia media ini konfirmasi kepada Sekwan, Rafiardhi Ikhsan melalui pesan WhatsApp, Rafi mengatakan, Iya nanti saya check update data temuan BPK.

Sementara media ini konfirmasi kepada Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, Surya Suhersi mengatakan, lansung ke BPK pak.

Demikian juga ketika di konfirmasi kepada Pihak Dinas Kesehatan, melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Emanto mengatakan,  pak Sekertaris Belum balek, masih dinas.

"Nanti  sudah ada Bapak. Saya kabari," katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, Dr. H. Suwarto yang dikonfirmasi media ini mengatakan, terkadang kita menginap pihak hotel bisa saja dia tidak entrinya di Aplikasinya, hanya dikasi bill saja, katanya.

"Mengapa seperti itu? karena bisa saja dia menghilangkan Pajak 10% ke Dispenda, ketika ditanya apa nama hotel yang dimaksud, maaf tidak bisa Saya sebut nama hotel nya," ungkap Suwarto
.
Menurut Ketua DPD LSM-Barisan Muda Indonesia (BASMI)  Riau, Arianto SG, ketika media meminta tanggapanya terkait masalah perjalanan dinas itu, itu bukan masalah baru lagi, sudah hampir setiap tahun ada temuan, masalah nya hanya itu itu saja, kalau bukan masalah Hotel, masalah tiket, masalahnya hanya berputar disitu saja, nah untuk membuktikan kebenaran ada tidak penggelembungan, kita minta keseriusan pihak Penegak Hukum agar memperhatikan permasalahan ini.

” Kita minta pihak Kejati Riau dan Kapolda Riau, turun tangan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan penggelembungan uang perjalanan dinas tersebut. Dengan cara pihak penyidik memeriksa seluruh para pelaksana perjalanan dinas, bila perlu diminta dokumentasi dimana yang bersangkutan melaksanakan kegiatan, kemudian pihak hotel harus diperiksa berdasarkan keterangan para pelaksana perjalanan dinas tersebut dan di Dukung dengan data sebagaimana temuan BPK RI tersebut," pungkasnya.

Apabila ditemukan ada dugaan kelalaian harus diproses secara hukum, tidak bisa hanya selesai dengan mengembalikan uang Negara begitu saja, supaya tidak terulang lagi kelalaian seperti ini kedepan. Apa bila benar pihak hotel telah bermain untuk menghilangkan Pajak, kita harapkan kepada pihak penegak hukum diproses, tegas Arianto.( M.Nst/TH)