SiagaOnline.com, Pelalawan - PT. RSS Rimbun sawit Sejahtera Diduga Kuat Memperkaya Diri Sendiri Untuk Meraih Keuntungan Yang Sangat Besar Dan Tidak Mau Mengikuti Aturan Pemerintah Dan Atau UU Mentri Tenaga Kerja Dan tras TRASMIGRASI.

Pasalnya adapu Cara Perusahaan Tersebut Untuk Mengglembungkan Yuran BPJS Ketenaga Kerja Dengan Cara Yang Selamat ini Dan Sekian Tahun Telah Berjalan, Dimaksud Kariyawan Atau Buruhnya Didaftarkan Sebagai BPJS Ketenaga Kerjaan Dengan Program Bukan Penerima Upah  atau (BPU )Yang Dimaksud Mandiri Atau Yang Bersifat Perorangan Dengan Jumlah Yuran Perbulan Rp 16800 enam belas ribu lapan ratus rupiah.

Seharusnya Sebagaiana Yang Dimaksud Dalam  UU Mentri Nomor 13 Tahun 2003 Dan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan di ubah PP Nomor 36 Tahun 2016  dan saat ini sebbagaimana yang telah diperlakukan pemerintah UU Cipta Kerja UMNIBUS LAW pemerintah atau pengusaha dan perusahaan wajib didaftarkan dan diikut sertakan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mau BPJS ketenaga kerja dengan program Penerima Upah (PU).

Media ini beserta tim memalukan konfirmasi terkait hal tersebut diatas kepada ketua umum Serikat Pekerja Riau (SPR) atas nama Anton BLL melalui telepon salulernya selaku pelapor kepada pengawas dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan membenarkan hal kejadian tersebut, diatas dan beliau juga turut prihatin kepada sipekerja didalam perusahaan Tersebut.

Sehingga Sangat mekecewakan dan menyayangkan tindakan pihak perusahaan yang selamat ini menurut keterangan Ketua SPR tersebut menerangkan bahwa selamat ini PT. Rimbun Sawit Sejahtera (RSS) Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tenaga kerja diperusahaan tersebut sering mengalami inti midasi sehingga mereka meminta bantuan serikat pekerja Riau.

Untuk Membentuk Organisasi Serikat ( SPR ) Untuk membantu Dan Berharap Kepada Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Riau SPR Dapat Pemperjuangkan Hak Hak Mereka,  Sebagai Mana Mestinya, Yang Selamat Ini Pihak Perusahaan Telah Mengabaikan Dan Diduga Kuat  Ada Unsur Kesengajaan Menghilangkan Hak Hak Kariyawan Tersebut  

Untuk Meraih Keuntungan Yang Besar Ada Pun Hal Hal Yang Dispaikan Dan Di Keluhkan Oleh Kariyawan Perusahaan Tersebut Diantaranya 1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenaga Kerjaan
3.  Pulsa Lampu Atau Token Listrik Yang Telah Di Janjikan Oleh Perusahaan Sebesar ro. 40,Rupiah rupiah Perbulan Hingga Saat Ini Pihak Perusahaan Tidak Pernah Memberikan Hal Tersebut  Menurut Tenaga kerja Perusahaan  Terseut 80% Diantara Mereka Tidak Terpenuhi Dan Mendapatkan Hal Hal  Yang Kami Uraikan Di Atas.

Lanjutnya Ketua umum Serikat Pekerja Riau (SPR) Bahwa Permasalahan Ini Telah Di Laporkan Kepada Dinas Tenaga kerja Provisi RIau Dan Telah Diberikan Nota Satu Kepada Perusahaan tersebut.Pada Bulan Desember 2021 Oleh Dinas tenaga kerjaan provisi riau Atau yg Dimaksud Surat Teguran AL Hasil Dari Surat Tersebut Telah Di Balas Perusahaan Pada Dinas Terkait Dengan Mengatakan Dalam Surat tersebut Akan Segera Melakukan Perbaikan Dan Mendaftarkan Setiap sipekerja tersebut Dan Mengikuti serta Jaminan Sosial BPJS/KES Dan BPJS TK Naman Hingga Saat Ini Pihak Perusahaan Tidak Melaksanakan diagap reme Hal Tersebut

Sebagaiman Yg diterangkan dalam Balasan Surat Nota 1 Kepada Dinas Atau instansi Terkait, Bahkan Pada Hari Senin Tgl 17/01/2022 Ketua Serikat Yang Ada Di Perusahan Tersebut Dan Mengajak Beberapa Anggotanya Menjumpai Menejemen Perusahaan Untuk Membicaraka Dan Penyelesaikan Perihal Yang Mereka Alami Dan Termasuk Dalam isi Surat Perusahaan Yang Di Balas Kepada Dinas Tenaga Kerja Provisi Riau Terkait Akan Segera Melakukan perubahan Dan Mendaftarkan Secara Bertahap Tenaga Kerjanya Ke BPJS KES. TK

'Anehnya ketika Pertemuan Tersebut Perusahaan Menjawap Kepada Ketua Serikat SPR DKK Mengatakan Bahwa Kami Tidak Punya Urusan  terkait Hal itu, Yg Penting Kami Sudah Mendaftarkan 2 Program BPJS, TK,  2 Progeram JKK jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (JKM)  Juga Memberikan Kata Keras Dengan Cara Mengatakan  Bahwa Mereka Tidak Akan Takut Kepada siapa pun termasuk Dinas Tenaga Kerja provisi Riau Kalau Kalian Merasa Tidak Senang Laporkan saja Kemana Kalian Suka, Kami Tidak Akan Gentar Mausiapapun Yang Kalian Bawa Kami Persilahkan,

Senghiga ketua SPR beserta kawan" DKK kembali tempat masing" dan menceritakan hal ini Kepada ketua umum ANTON BLL Melalui Tlpon salulernya. Ketua umum SPR mengatakan dan menagapin hal ini akan segera kita lamporkan kepada seluruh instansi mengingat hal ini sudah perbuatan melawan hukum sedikit Pun pihak perusahaan tidak menghargai instansi pemerintah.jelas ketua umum SPR. Anton BLL. (tim)