Siagaonline.com, Tulang Bawang - Lembaga Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan Hak Azasi Manusia (SIKK-HAM) Kabupaten Tulang Bawang, Junaidi Arsyad, angkat bicara terkiat adanya pendalaman alur sungai Tulang Bawang, hari Sabtu (07-08-2021).

Program Gubenur Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi yang berkerja sama dengan pihak PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa (SP STTP). Yang mana telah diresmikan Kadis Perhubungan. Dimulainya pekerjaan pendalaman muara sungai dengan pemotongan nasi tumpeng dan pita.

Junaidi Aryad mengatakan "mengapa bisa diresmikan pekerjaan pendalalam alur sungai Tulang Bawang, sedangkan Masyarakat menolak program itu dan sudah beberapa kali pihak Dinas dan pihak PT. STTP sosalisasi selalu ditolak. Namun kenyataannya program itu beraktifitas atau beroperasi sekarang", jelasnya kepada media Lampung.detikbrita.com. diruang kerjanya, Kamis (12-08-2021).

Beberapa hari yang lalu, ada salah satu masyarakat yang menyampaikan, kalau sosalisasi itu hanyalah intern mereka, karena Masyarakat tidak ada yang setuju dengan program pendalaman muara sungai, dan adapun oknum yang meminta tanda tangan tanpa paragraf dan meminta KTP dan KK serta meberikan sejumlah uang Rp100 ribu rupiah tanpa ada kejelasan apa gunanya KTP dan KK serta tanda tangan nya mereka, jelas didalam hal ini pasti ada indikasi pemalsuan data.

Bahkan didalam pemberitaan media, bahwa kepala kampung Keuala Teladas Pakusnadi mengatakan, "iya benar, soal sosalisasi program pendalaman alur muara sungai Tulang Bawang yang ditolak Masyarakat," jelasnya melalui via telpon seluler beberapa waktu lalu.

Didalam hal ini sudah jelas Masyarakat menolak serta sudah diketahui pihak pemerintah kampung Kuala Teladas khususnya kepala kampung. Tetapi program pendalaman sungai tetap berjalan tanpa menghiraukan penolakan Masyarakat.

Lanjutnya Junaidi Arsyad, serta Camat Dente Teladas pernah menyampaikan di media ini juga, bahwa diri nya tidak tau sama sekali soal program ini. Suratman menjelaskan (malam Sabtu 22-Juli), "setau saya (camat red) itukan program Dinas Perhubungan Provinsi, dan untuk yang lainnya saya tidak tau, baik PT itu begerak bidang apa atau komitmen nya gimana saya tidak tau," sebutnya.

Untuk lebih jelasnya, kemarin itu saya hanya memfasilitasi mereka pertemuan saja, baik dari masyarakat Kuala Teladas dan pihak Dinas serta PT. STTP. Dan saat pertemuan itu belum ada titik temu atau kejelasannya dalam hasil rapat itu.

Yang adanya, pada tgl (6-Januari-2020) dengan Nomor : 005/02/DT/TB/V/2020 Camat Suratman membuat surat tembusan kepada Gubenur Lampung perihal Penalaman Alur Kapal Nelayan. Yang mengatas namakan dari masyarakat permohonan dan dukungan dari kampung Kuala Teladas, Teladas, dan kampung Way Dente. Disini sudah jelas Camat Dente Teladas sudah membohongi Masyarakat, ucapnya.

Kami berharap kepada pemerintah Daerah dan Pusat bisa berpikir kembali kegiatan pendalaman alur yang akan dikerjakan pihak PT. STTP, karena akan berdampak yang sangatlah merugikan masyarskat Kuala Teladas terutama para nelayan. Merusaknya ekosistem yang ada, seperti tempatnya bertelur seperti Udang, Ikan, Rajungan serta Kebiting dll, itu dirusak dan jika musim angin timur laut Masyarakat disini sibuk membereskan kapalnya kerena kencang nya ombak yang dihasilkan terjadinya abrasi.

Rekan media konfirmasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Ir. Valery wahab Kabid Penaatan Lingkungan. Untuk ijin KA. AMDAL PT STTP sudah beres semua karena itu personal.

"Sudah selesai semua untuk AMDAL nya, kalau yang membuat AMDAL itu pihak provinsi, kita disini hanyalah tim teknis nya saja tentang pemaparan AMDAL, kalau untuk syarat-syarat AMDAL lupa-lupa ingat soal itu", ungkapnya.

Semuanya itu kemenangan pihak Provinsi, karena kita tidak memiliki Komisi AMDAL, semua ada dasarnya maka itu semua ke pihak provinsi, kalau untuk dampak dengan lingkungan didalam AMDAL sudah disebutkan. Jika mau jelas silahkan ke Provinsi.

Sambungnya, kalau untuk rekomendasi dari sini tidak ada, yang semuanya itu kembali ke komisi AMDAL, kalau waktu awal-awalnya kita pernah kesana waktu sosalisasi namun untuk selanjutnya kita tidak tau juga. Karena kami ini adalah bagian dari tim komisi AMDAL, waktu itu pada tahun 2019 sosalisasi AMDAL.

Dijelaskan kembali oleh Lembaga SIK-HAM Junaidi Arsyad, kalau untuk AMDAL itu pasti ada ijin lingkungan dimulai dari minta persetujuan dari Masyarakat setempat, diketahui RT, aparatur kampung khusunya kepala kampung, lalu ke pihak Kecamtan (Camat red) lalu di bagian Kabupaten di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tulang Bawang.

Karena Lingkungan Hidup yang akan meluarkan UKL UPL lalu proses AMDAL akan dikeluarkan pihak provinsi itu mekanismenya, kalau mereka mengatakan tidak ada kewenangan dan kebijakannya, buat apa ada Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang bubarkan saja kalau begitu, paparnya.

Bila menempatkan pejabat itu yang pahamlah jangan asal menjawab, sedangkan mereka selaku pejabat mengatakan tidak tau. Jangan-jangan mereka bagian para Kolusi terhadap proses Perusahaan atau PT tersebut, ini Perusahaan bukan bagian Pemerintah. Sedangkan disitu bukan anggaran dari APBD atau APBN tetapi disini kerja sama anatara Pemerintah dan pihak Perusahaan, pihak Perusahaan yang menyiapkan alat dengan mengangkut dengan keuntungan dari perusahaan, jangan-jangan pihak Perusahaan atau PT ini adalah bagian dari tambang pasir yang mau diekspor keluar Negeri atau bagian wilayah Daerah Jakarta.

Pertanyaan saya (Junaidi Arsyad red) Masyarakat dapat apa dari keuntungan pendalam muara sungai Tulang Bawang, sementara perusahaan sudah membayar pajak, masuk nya sebagai pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Berapa jumlah pembayaran pajak nya yang tercatat, babarnya Junaidi Arsyad. (Fer)