Siagaonline.com, Rokan Hulu - Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Riau sudah dua hari sejak Selasa (27/07) di Kabupaten Rokan Hulu.

Para penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau tersebut melakukan pemeriksaan saksi saksi termasuk Kepala Puskesmas (Kapus) terkait perjalanan dana tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokon Hulu.

Di hari kedua, pada Rabu (28/07/2021) delapan dari 23 Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Rokan Hulu diperiksa.

Dari pengamatan awak media Siagaonline.com di Mapolres Kabupaten Rokan Hulu, sejumlah Kepala Puskesmas beserta staf terlihat keluar masuk secara bergantian dari dan ke ruangan pemeriksaan yang dipusatkan di lantai dua Mapolres Kabupaten Rokan Hulu.

Seperti berita yang telah tayang sebelumnya, sejumlah Kapus telah dipanggil dan dimintai keterangan mengenai dana insentif tenaga kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun, hingga berita kedua terbit, pihak penyidik Tipikor maupun Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto kepada awak media belum mau memberikan keterangan resmi perihal pemanggilan tersebut, meski sudah berusaha melakukan konfirmasi terkait pemeriksaan tersebut.

Salah seorang staf Puskesmas Rokan IV Koto yang tidak mau ditulis namanya saat keluar dari ruang pemeriksaan memilih bungkam saat ditanya perihal itu.

"Maaf ya Pak, silahkan tanya sama yang lain saja," jawabnya singkat sambil berlalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Rokan Hulu, dr Bambang Triono saat ditemui di kantornya membenarkan adanya pemeriksaan dari Tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau.

Kadinkes Rohul di soal seputar pemeriksaan itu, tidak banyak memberikan komentar, dan menyatakan wartawan jangan mencari-cari berita yang miring. Tentang perjuangan tenaga medis perlu diberitakan.

"Jangan mencari-cari berita sensitif saja, sesekali perjuangan tenaga medis di masa pandemi ini perlu diberitakan. Kalau soal pemanggilan, ya benar ada pemeriksaan, cuma klarifikasi penyaluran insentif Nakes saja," terang Bambang.

Tambah Bambang, terkait pemeriksaan itu sebagai bentuk pendampingan aparat penegak hukum dalam penyaluran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid 19.

Terkait pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut adanya laporan ke Polda Riau, Bambang tak mau memberikan komentar dan keterangan.(Re)