David segara selaku ketua DPC KWRI peringsewu menyangkan mahalnya harga sembako di E warung di kabupaten Pringsewu.

Ini sangat merugikan masyarakat kecil ,akibat sublayer yang nakal dan mencari keuntungan pribadi , masarakat yang dirugikan .

Saya berharap semoga ini cepat selesai dan untuk aparat penegak hukum (APH) dapat mengambil keputusan supaya apa yang beritakan di media masa tidak berlarut larut , apalagi jaman sekarang masyarakat sangat susah jangan ditambah susah, katanya.

Buntut dari aduan KPM asal pekon Tulungagung akhirnya membuka keberanian para KPM untuk menyampaikan keluhannya. Tak hanya KPM asal Pekon Tulungagung, KPM di lain Kecamatan Gadingrejo pun menilai mahalnya harga Sembako di E Warong dibanding dengan Warung biasa.


Penyaluran Progam Bantuan sosial melalui E Warong yang menuai polemik tentu sangat memperihatinkan dimana program Pro Sembko yang seyogyanya   mensejahterakan masyarakat para penerima manfaat malah justru banyak dikeluhkan para KPM dan dimata masyarakat dengan perbandingan harga yang dinilai cukup tinggi seakan menimbulkan tanda tanya besar siapa yang begitu tega meraup keuntungan begitu besar dan menari diatas penderitaan masyarakat.

Selisih harga yang mencapai puluhan ribu rupiah tentu saja dirasa sangat merugikan KPM Hal tersebut disampaikan Tuti dan santi KPM asal Kecamatan Pringsewu yang merasa sangat dirugikan dengan hal tersebut.


Selain Tuti dan Santi, KPM dikecamatan Ambarawa,. bernama Muji, juga mengeluhkan akan mahalnya harga di E Warong, Muji juga mengungkapkan adanya uang yang harus dibayarkan kepada E Warong sebesar 5 ribu rupiah setiap pengambilan dengan dalih untuk membeli bensin pengurus, dan tentunya hal tersebut sangat disayangkan olehnya karena tanpa adanya kesepakatan bersama terkait dengan adanya pembayaran diluar itu.

Para KPM pun berharap agar kedepannya ada perubahan yang sesui dengan nilai yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melaui Kementerian sosial sebesar dua ratus ribu rupiah dengan sembako yang berkualitas dan harga yang kompetitif sesuai dengan Pedoman umum yang seharusnya dipedomani oleh para E Warong dan Dinas Sosial sebagai pengawas dari program tersebut.

Para KPM  juga berharap agar Warong lebih transparan terhadap penyaluran bantuan dengan adanya Struktur belanja yang memuat harga dan jumlah per itemnya, karena itu merupakan hak mereka untuk mengetahui harga produk yang dijual di E Warong. Karena selama ini struk yang ada hanya memuat nilai globar sebesar 200 ribu untuk setiap penarikan dan struk itupun diminta kembali oleh Pengurus dengan dlalih untuk menukar produk.