Ketika diminta keterangan dari hasil Hearing siang ini yang disampaikan oleh Juprizal Waka ll mengatakan,

"Sesi pertama mungkin ada beberapa dinas yang mengalami perubahan aparatur dan penambahan tim OPD berhubungan dengan aturan yang terbaru. Mungkin ada sebentuk perda No 6 tahun 2021 oleh Kemendagri terhadap pemisahan badan Dinas Pelayanan Terpadu yang harus dipisah, kalau sekarang tergabung dengan dinas Tenaga kerja dan intruksi ini undang undang pelayanan penanaman modal ini harus dipisahkan dengan tenaga kerja," jelasnya.

Kemudian permentratur dari Dinas Tenaga Kerja ini aturannya mungkin ada permentratur nya harus kita sesuaikan dengan rekomendasi dari provinsi jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketiga, Dinas Kebudayaan dan pariwisata berarti tukar nama. Kalau kebudayaan adalah pilihan wajib dan pariwisata adalah tambahan rekomendasi ini DPRD sudah melaksanakan pembahasan untuk diuji digas lagi tingkat eksistensi. "Supaya eksistensi harus koordinasi lagi dengan provinsi, dan jika ini sudah selesai evaluasinya di provinsi. Insha Allah akan kita sahkan ranperda ini," pangkas Juprizal. (Neneng)