Dengan berakhirnya masa jabatan bupati tersebut, roda pemerintahan sendiri dijalankan oleh Plh bupati, Abdul Haris yang juga sebagai sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Rohul.

"Sementara, Plh bupati sendiri memiliki batasan-batasan kewenangan diantaranya pembahasan paripurna dan persetujuan pengesahan paripurna tanpa ada surat izin dari Mendagri, menyikapi hal tersebut kita sudah bersurat kepada Kemendagri dan surat tersebut langsung direspon feat dan Mendagri sudah membalas surat tersebut bahwa PLH Bupati bisa mewakili Bupati untuk pegesahan paripurna," sebut Novli Wanda Ade Putra usai melakukan pengesahan tiga ranperda senin 24 Mei 2021.

Wanda menjelaskan, adapun tiga ranperda yang kita sahkan hari ini diantarqnya Ranperda Pajak Daerah, Penyertaan Modal dan Investasi dan termasuk Ranperda Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Namun dari tiga ranperda tersebut yang menjadi urgen adalah ranperda penyertaan modal dan investasi yang ada di perusahaan daerah Rokan hulu (prusda) pasalnya hingga saat ini uang sebagai modal dan investasi dari pemerintah Rokan hulu maasih ada dan belum bisa digunakan karena terkendala dengan belum disahkan ranperda tentang penyertaan modal dan investasi.

"Kita ketahui sejauh ini dari perusahaan daerah, tidak bisa bergerak dan berbuat dari modal yang sudah di investasikan oleh pemerintah daerah beberapa tahun lalu, dan modal tersebut hanya bisa difungsikan  biidang pelistrikan," terang Wanda. 

"Untuk itu kita minta kepada pengurus baru perusahaan daerah, dengan telah dibukanya kran melalui paripurna pengesahan ranperda penyertaan modal dan investasi tentu pengurus prusda harus bisa berbuat dan menjawab pertanyaan masyakat terkait keberadaan modal yang mencapai Rp 35 miliar," ucap Wanda.

Kemudian, di tempat terpisah direktur perusahaan daerah (Prusda) Rokan Hulu Jaya, Marjeni mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan DPRD Rokan Hulu yang telah mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal dan investasi melalui revisi perda nomor 2 tahun 2007 yang sudah berlangsung 10 tahun dan hari ini alhamdulillah sudah disahkan.

Dengan telah disahkan ranperda tersebut tentuk kita akan membuka peluang usaha lain di bawah naungan prusda rokan hulu jaya yang semula hanya bisa mengelola bidang kelistrikan.

"Rencana peluang usaha yang akan kita galakkan pertama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan Kehutanan, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, Jasa konstruksi dan termasuk bidang Migas dengan mengelola ladang minyak blok Pendalian Rokan IV Koto," tutur Merjeni.

"Dengan telah disahkannya ranperda tersebut hari ini kita bisa menjawab pertanyaan dari kalangan masyarakat terkait penyertaan modal yang diserahkan Pemkab Rohul melalui prusda Rokan Hulu Jaya, dan uang itu hingga saat ini masih utuh Rp35 juta yang didepositokan ke berbagai bank, dan uang ini akan menjadi modal kita untuk membuka peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Rokan hulu ke depan," tutupnya.(RLS/Re)