Hari ini kembali diminta keterangan dari Kajari Kuansing Hadiman SH MH terkait dengan hal di atas  dikatakan Kajari Kuansing  kepada awak media, Rabu (28/04/2021) di Teluk Kuantan. 

Kajari Kuansing Hadiman Kembali menegaskan dan mengingatkan Kepada pihak Rekanan PT Guna Tata Wahana (GTW) agar mengembalikan kelebihan dana PSR ke kas Negara melalui Rekening KUD.

Hadiman juga menambahkan replanting/ tersebut yang tidak selesai sesuai kontrak, ada sebanyak 5 KUD yang berada di F1 sampai dengan F10 Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dan dua diantaranya sudah menyelesaikan yaitu  KUD Pratama Jaya dan KUD Wahana Bakti  ujar hardiman

 

"Namun, sampai saat ini uang petani masih di pihak rekanan yaitu PT Guna Tata Wahana (GTW). dikarenakan  petani sebelumnya telah mengundurkan diri jauh sebelum dilakukan penyelidikan Kejari Kuansing," jelas Kajari terbaik ke-3 Nasional dan nomor satu di Riau. 

Oleh karena itu Hadiman meminta agar PT Guna Tata Wahana (GTW) segera mengembalikan ke kas negara melalui rekening KUD Pratama Jaya lebih kurang Rp100 juta dan KUD Wahana Bakti lebih kurang Rp450 juta untuk segera kembalikan ke BPDPKS.

"Karena aktivitas replanting/tumbang ciping khusus kedua KUD Pratama Jaya dan KUD Wahana Bakti sudah selesai. Namun, uang diterima oleh pihak PT GTW pada tahap 1 lebih dan  berdasarkan rekening koran dan  bukti penagihan dari Ketua KUD Wahana Bakti pada tanggal 10 Januari 2021 dan KUD Pratama Jaya pada tanggal 10 April 2021yang mengakibatkan petani/perkebun  mundur sebelumnya, sehingga kedua KUD meminta kepihak PT GTW sisa uang tersebut untuk dikembalikan ke negara melalui rekening KUD, ke BPDPKS," ujarnya.

Kemudian Direktur PT GTW inisial A pada saat dikonfirmasi oleh tim Jaksa Penyelidik di Kantor Kejaksaan Negeri Kuansing dan mengakui bahwa uang petani kedua KUD tersebut masih di pihak PT GTW dan akan segera mengembalikan. "Namun sampai saat ini belum dikembalikan dan kami akan tunggu niat baik dari PT GTW namun jika tidak ada niat baiknya untuk mengembalikan uang negara tersebut, maka kami akan proses sesuai hukum yang berlaku," tutup Hardiman (Neneng)