Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2020 dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kab Siak Azmi serta di ikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hendrisan, Asisten Administrasi Umum Jamaluddin, Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Wan Yunus serta beberapa kepala OPD terkait.

Bupati Siak Alfrdri dalam laporan yang ia menyampaikan mengenai Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2020 menjelaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban yang harus disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD setiap tahun nya, yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Penyampaian LKPJ tersebut juga dimaksudkan sebagai pelaporan pelaksanaan tugas sekaligus sebagai bahan evaluasi Pencapaian kinerja tahun 2020. Demi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kabupaten Siak pada periode anggaran tahunan 2021 yang sedang berjalan, yang juga berpedoman pada peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.

"Mengawali laporan ini perkenankan lah kami menjelaskan Rah kebijakan umu pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2020, yang dituangkan dalam peraturan daerah No 12 tahun 2016 tentang pedoman pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 -2021 yaitu terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu Serta menjadi tujuan pariwisata di Sumatera," kata Alfedri.

Tidak hanya itu saja, Bupati Siak Alfedri juga menjelaskan beberapa point penting terkait LKPj, diantaranya mengenai capaian kinerja pembangunan pemerintah tahun 2020 yang dapat dilihat dari indikator, yang sesuai dengan 6 prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan Insfratruktur yang merata, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan kawasan strategis pariwisata, industri dan pertanian, pembangunan berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

"Kami berharap momentum ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan masukan secara profesional terhadap pemerintah daerah. Sehingga upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik akan cepat terlaksana melalui upaya-upaya kerjasama yang lebih intens antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat serta stakeholders lainnya," tutupnya.(r/sh.s)