Dalam persidangan perdana tersebut  dengan agenda mendengarkan tuntutan dan permohonan Praperadilan dari penesehat hukum yang terdiri dari Rudianto Manurung SH, MH Bangun Sinaga, SH, MH, Riski Junianda Putra SH MH, perwakilan Advokat, konsultan hukum dan asisten advokat tersangka H alias K sebagai pemohon dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi termohon yang di wakili oleh Kasi Pidsus Roni Saputra, SH, MH.

Adapun dasar dan alasan permohon praperadilan antara lain yang dikutip dari surat permohonan antara lain .

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai tersangka sehubungan dengan adanya tuduhan / sangkaan telah terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ex. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-461/L.4.18/Fd.1/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 atas nama Tersangka Hendra AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka penetapan tersangka merupakan hasil dari rangkaian pelaksanaan penyidikan yang didapat dari kumpulan bukti-bukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mendefinisikan Tersangka adalah â€œseorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ex. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat dikarenakan pada Pasal 184 KUHAP penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, namun dalam fakta dalam pada tahap penyidikan termohon hanya mengambil keterangan saksi-saksi saja, dan tidak menjadikan bukti hasil Audit atau pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI) Perwakilan Riau dalam 2 (dua) alat bukti tersebut, dan termohon tidak dapat membuktikan kerugian negara yang dimaksud karena tidak memiliki hasil pemeriksaan yang nyata/valid seperti hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau;

4. Bahwa terkait bukti permulaan yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dalam tahap penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 juga telah memberikan amar putusan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, artinya bukti yang cukup harus ditafsirkan.