Rakor penanganan Karhutla tersebut, dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Provinsi Riau Edi Natar serta unsur Forkompimda Provinsi Riau. 

Saat membuka rapat koordinasi terkait dengan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) khususnya di Provinsi Riau melalui Virtual, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar mengatakan ada beberapa arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Terkait dengan pengendalian Karhutla, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan beberapa arahan dan pedoman untuk menangani kebakaran hutan dan lahan," ucap Syamsuar. 

Arahan tersebut diantaranya Pertama, prioritas upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot dan patroli lapangan. 

Kedua, Monitoring dan pengawasan harus sampai kebawah, libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa dalam penanganan Karhutla. Ajak tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat. 

Ketiga, cari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar. 

Keempat, penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.

Kelima, jangan biarkan api membesar harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit di kendalikan.

Keenam, langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera. 

Dalam kesempatannya, Bupati Siak Alfedri melaporkan bahwa Titik api di Kabupaten Siak sampai saat ini berjumlah 28 titik api, dengan total lahan yang terbakar sekitar 79 Hektar. 

"Sesuai dengan laporan dari Dasbord aplikasi pemantau titik api (Lancang Kuning), di Siak hari ini memang benar masih ada 4 titik api, yakni di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya. Dan Alhamdulillah titik api tersebut sudah bisa dikendalikan dengan cara membuat skat bakar. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari kedepan api sudah padam," kata Alfedri. 

Terkait dengan penanganan Karhutla di Kabupaten Siak, Pemkab Siak juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama unsur Forkompimda, pihak Kecamatan, dan unsur terkait lainnya pada 10 Februari 2021. 

"Selain itu, kami juga telah menetapkan status siaga darurat bencana akibat Karhutla dari tanggal 1 Februari sampai 31 Oktober 2021," jelasnya

Untuk tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Siak mendapatkan dukungan Kanal Blocking dari BRG sebanyak 25, yang berada di Kecamatan Koto Gasib, Mempura dan Bungaraya. 

"Jadi total keseluruhan kanal Blocking di Kabupaten Siak berjumlah 279 kanal Blocking. Sementara untuk embung di Kabupaten Siak berjumlah 103," ucap Alfedri, diruang Bandar Siak, Lantai II Kantor Bupati Siak, Selasa (8/3/2021). 

Alfedri juga menjelaskan bahwa untuk tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Siak juga telah menganggarkan pengadaan alat untuk pemadaman Karhutla yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), yang sudah di verifikasi dan divalidasi oleh tim dari Kementerian Kehutanan. 

"Alat tersebut diantaranya, untuk mobil Water Bombing 5 unit, mobil untuk angkutan logistik dan orang 6 unit, serta mobil angkutan peralatan 6 unit," jelas Alfedri.

Selain mobil, juga ada dianggarkan 74 unit pompa mesin diantaranya pompa induk 6 unit, pompa jinjing 44 unit, pompa apung 6 unit dan pompa tunggu 18 unit. Serta kendaraan roda dua 12 unit. (r/sh.s)