Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBK yang memalui birokrasi khususnya dalam hal mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan.

Pembangunan zona integritas dilakukan dengan membangun pada tingkat unit kerja. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Kuansing, Kajari Kuansing, Pabung Kuansing 0302/Inhu, Kepala BNNK Kuansing AKBP Syofian.

Kepala Devisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau Rudi Hartono, SH, MSi mengatakan penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ini, adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat meningkatkan pelayanan dengan mengamalkan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara sungguh-sungguh dan konsekwen tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur yang dapat mewujudkan tata nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif," ujar Rudi Hartono.

Kemudian Rudi Hartono selanjutnya “Dengan Pencanangan Zona Integritas ini, diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Dengan integritas yang kokoh ini akan terwujud pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kemudian Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, H Mursini mengatakan dalam pidatonya, "Seperti kita ketahui bersama bahwa di lapas kelas llB kuantan Singingi udah mengalami over Kapasitas dan untuk kelanjutannya nanti di anggarkan kembali untuk menambah bangunan baru," tutup Bupati Mursini.(Neneng)