Acara itu dibuka secara resmi oleh Asisten Admintrasi Pemerintahan dan Kesra Setda kabupaten Siak Budhi Yuwono, yang dihadiri Kepala Bapeda Kabupaten Siak, pemateri dari BKD (Badan Keuangan Daerah) Tengku Musa, PITRA Riau dan para peserta pembekalan yang berasal dari kecamatan se-Kabupaten Siak.

Asisten Admintrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Siak Budhi Yuwono menyampaikan, dasar dari pengalihan kewenanggan verifikasi RABKampung, semula berada di kabupaten, ke depan sudah cukup dilakukan di kecamatan, tujuannya selain memperpendek jalur pelayanan birokrasi dan juga sangat efektif jika verifikasi dilakukan di kecamatan.

Karena kata dia, biasanya kawan-kawan dari kampung seperti dari Kandis dan Minas jika hendak Verifikasi APBKampung harus ke Siak. Jarak dan waktu sangat tidak efektif, jika urusan tidak tuntas sehari, kemudian harus bolak balik ke Siak. 

"Hari ini kita memberikan pembekalan kepada  petugas yang berasal dari kecamatan se-Kabupaten Siak yang nantinya akan memverifikasi APBKampung. Karena yang lebih mengetahui kebutuhan selain kawan-kawan di kampung juga mereka di kecamatan," ujar Budhi.

Dijelaskannya, APBKampung itu memiliki tujuan yang sama dengan APBD kabupaten, sama-sama untuk mensejahterakan rakyat. Tinggal bagaimana program kampung dan kabupaten itu sejalan, makanya di APBKampung memiliki visi misi program prioritas yang sama dengan kabupaten.

"Pemerintah Pusat telah memberikan acuan untuk kita, bagaimana APBKampung disusun secara nasional. Kemudian ada Permendes yang mengatur hal itu, dan termasuk pengalihan kewenanggan ini, sudah kita siapkan Perbupnya," terangnya.

Budhi berharap para petugas verifikasi harus sering baca aturan, karena desa juga memiliki banyak aturan, selanjutnya kata dia, peserta bertanya kepada narasumber yang sudah disiapkan.

"Silahkan bapak ibu tanyakan saja, terutama yang menjadi kegalauan bapak/ibu. Memang tahun pertama lumayan berat namun tahun kedua dan ke tiga akan mudah aja," tutupnya.

Senada disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Wan Yunus mengatakan, sebagai tim Verifikasi yang pertama nantinya tahu dan paham dengan aturan.

Hal itu penting agar nantinya dalam bertugas tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian dan membelanjakan anggaran yang ada di Pemerintahan Kampung (Pemkam) nantinya.

"Kampung ini kan Otonom sama halnya dengan kabupaten ada eksekutif dan legisalatif, sama-sama banyak aturanya. Nanti akan ada Perbup tentang penggunaan APBKampung ini, baik untuk dana pemdes, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat nya serta parsentase. Berkiblatlah dengan Perbup itu, agar tidak ada kegiatan tanpa sandaran hukum," jelas Wan Yunus.

Wan Yunus,  juga mengingatkan agar Tim evaluasi kecamatan untuk APBKam 2021 mengingatkan agar Pemkam tidak menggunakan anggarannya untuk pembangunan bangunan yang bukan milik Pemerintah Kampung.##