Tapanuli Selatan, SiagaOnline.com – Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, membuka secara resmi Konsultasi Publik (KP) pertama untuk penyusunan revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Acara yang digelar di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (6/11/2025) ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, kecamatan, lembaga teknis, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Revisi RTRW menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika terkini di berbagai sektor. 

 "Ada banyak perkembangan yang perlu kita sempurnakan. Misalnya, terkait lahan baku sawah yang datanya berasal dari Kementerian Pertanian, atau soal kehutanan yang juga terus mengalami perubahan. Semua harus kita sinkronkan." tegas Bupati Gus Irawan. 

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya konsistensi penataan ruang agar selaras dengan program strategis nasional dan kebutuhan daerah. 

Ia menyampaikan komitmennya untuk memantau pelaksanaan program PTSL bersama BPN dan mengajak camat untuk aktif berperan dalam penyempurnaan RTRW. 

"Ada beberapa pengajuan kita yang terkendala di RTRW. Maka saya minta betul-betul teman-teman mitra bisa membantu. Camat juga harus ambil peran karena ini sangat penting untuk arah pembangunan kita ke depan," pungkasnya.

Selain itu, Gus Irawan menyoroti aspek integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. ia mengungkapkan telah menerima kuesioner dari BPK terkait integritas dan etika penyelenggaraan pemerintahan, serta menyoroti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masih perlu ditingkatkan. 

"Kemarin saya langsung evaluasi SAKIP karena tiap tahun kita masih dapat nilai C. Ini harus jadi refleksi kita semua agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan makin baik," ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa RTRW merupakan pedoman dasar pembangunan daerah ke depan yang harus disesuaikan dengan kebijakan nasional, termasuk regulasi terbaru Kemendagri tentang tata batas wilayah. 

Ia juga mengapresiasi saran dan masukan dari tokoh masyarakat serta NGO. "Kerja kita memang tidak mudah, tapi mari kita berkolaborasi demi Tapanuli Selatan yang lebih baik," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati mengumumkan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru telah memasuki tahap operasional dengan empat turbin yang akan beroperasi pada Maret mendatang, menghasilkan energi bersih sebesar 510 MW, salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa. 

"Ini menjadi sumber energi bersih dan tentu akan memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah," jelasnya.

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Tapsel, H. Syahrul M. Pasaribu, memberikan pandangan pentingnya revisi RTRW agar tetap relevan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. 

"RTRW berlaku selama 20 tahun, tetapi dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun perlu dilakukan revisi. RTRW Tapsel ini secara substantif bahkan lebih dulu siap dibandingkan RTRW Sumut, sehingga posisinya kuat secara hukum," ungkap Syahrul.

Syahrul juga mengingatkan agar penyusunan revisi dilakukan secara komprehensif dan akuntabel, menyesuaikan perubahan-perubahan. 

"Susunlah secara komprehensif dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan," pesannya.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Tapsel dan dihadiri oleh Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, perwakilan Ketua DPRD, pimpinan OPD, camat se-Tapsel, BPN Tapsel, pimpinan PT PLN cabang Padangsidimpuan, Direktur PDAM Tirtanadi, serta NGO pemerhati lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap seluruh masukan publik dapat memperkuat revisi RTRW sehingga menjadi acuan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan berkeadilan.(Amils)