Siagaonline.com, Pekanbaru – Gubernur Riau Abdul Wahid resmi melantik Syahrial Abdi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau pada malam hari. Namun, proses seleksi yang dinilai kurang transparan serta keputusan yang cepat memunculkan berbagai tanggapan kritis, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Diketahui, dari lima nama calon Sekda yang mengikuti seleksi, yakni M. Taufiq, Syahrial Abdi, Erisman Yahya, Jafrinaldi, dan Yusfa Hendri, panitia akhirnya mengerucutkan menjadi tiga besar: Syahrial Abdi, Yusfa Hendri, dan Jafrinaldi. Pemerintah pusat kemudian menetapkan Syahrial Abdi sebagai Sekda definitif Provinsi Riau.

Demisioner Ketua Umum DPM Unilak Pekanbaru 2023–2024, Amal Duha, mengaku sama sekali tidak mengenal sosok Sekda baru tersebut. Padahal, kabarnya Syahrial Abdi sudah lama berkecimpung di dunia birokrasi.

“Apakah karena beliau jarang sekali berkunjung ke kampus-kampus di Pekanbaru, atau memang tidak pernah membuka ruang dialog dengan mahasiswa? Ini jadi tanda tanya besar,” ujarnya.

Amal berharap agar pejabat baru ini tidak menunggu mahasiswa turun ke jalan untuk membuka ruang diskusi. “Sekda harus lebih dekat dengan aktivis pergerakan mahasiswa dan organisasi kampus. Jangan sampai harus demo dulu baru ada dialog. Itu sama saja menandakan pejabat memang ingin berjarak dari kritik mahasiswa,” tambahnya.

Senada, Sofyan, aktivis UIN Suska Riau, menegaskan bahwa pejabat publik wajib membuka ruang dialog dengan mahasiswa. “Pejabat itu pelayan masyarakat. Mereka harus sering mendengar masukan mahasiswa, bukan malah menghindar,” katanya.

Hal serupa disampaikan Fadli Kurnia, mahasiswa Universitas Riau (Unri). Ia menyinggung aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Gubernur Riau yang berakhir ricuh hingga pagar kantor roboh.

“Waktu itu kami menolak ditemui PJ Sekda M. Job, karena kami tidak mengenalnya. Kalau pejabat mau sering berdialog dengan mahasiswa, demo besar tidak perlu terjadi. Cukup perwakilan datang, masalah bisa selesai,” jelas Fadli.

Sementara itu, Andri, aktivis Universitas Islam Riau (UIR), menyampaikan kekecewaannya. “Kami sudah jengkel dengan pejabat yang sombong dan anti kritik. Rasanya ingin demo setiap hari. Pejabat jangan tuli dan buta terhadap aspirasi rakyat,” tegasnya.

Para aktivis kampus berharap pejabat Pemprov Riau, khususnya Sekda baru, dapat membuka ruang dialog rutin dengan mahasiswa, bahkan bila perlu setiap bulan. Menurut mereka, hal ini penting untuk mencegah demonstrasi besar-besaran yang bisa berujung anarkis serta merusak fasilitas umum.

“Kalau aspirasi mahasiswa ditampung lewat diskusi, permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah, bukan jalanan,” pungkas Andri.**(TIM)