Siagaonline.com, Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mendorong keberlanjutan program penataan kawasan permukiman kumuh melalui usulan resmi kepada Tim Kantor Staf Presiden (KSP). Usulan itu disampaikan Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo saat menerima kunjungan kerja Tim KSP dan Kementerian ATR/BPN yang meninjau langsung progres program Konsolidasi Tanah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Bugisan dan Clumprit, Rabu (20/8/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menjelaskan bahwa, pihaknya berharap, program penataan yang telah berjalan di Kampung Bugisan pada Tahun 2024 dan Clumprit pada Tahun 2025 ini bisa diperluas ke wilayah kelurahan lain.

"Kami mengusulkan agar penataan serupa dilakukan di wilayah lain yang memiliki kondisi permasalahan yang sama seperti di Kelurahan Padukuhan Kraton, dan Tirto. Kalau bisa, direplikasi hingga ke daerah tetangga,” kata Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Menurutnya, keberhasilan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di dua lokasi ini mendapat apresiasi dari KSP maupun Kementerian ATR/BPN, bahkan dinilai layak dijadikan contoh maupun pilot project secara nasional. Kendati demikian, ia menekankan agar pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur semata.

“Kami berharap, ada keberlanjutan, bukan hanya fisik selesai, tapi juga menyentuh pemberdayaan, pendidikan, dan sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot juga mengusulkan adanya pendampingan setelah program fisik rampung dilakukan.

“Pendampingan ilmu dan pendanaan sangat penting agar perekonomian warga setempat bisa tumbuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari dinas, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, perbankan, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP, Ida Bagus Made Putra Jandhana, menilai bahwa keberhasilan program penataan di Kampung Bugisan yang sudah selesai ini tidak hanya terletak pada hasil fisik saja, melainkan juga pada keterlibatan masyarakat didalamnya.

“Yang lebih penting dari progress fisik adalah partisipasi masyarakat. Mereka sudah teredukasi, saling memberdayakan, dari camat, RT, hingga warga. Itu jarang ada di daerah lain,” ujarnya.

Ia menegaskan akan terus mengawal agar program pengentasan kawasan permukiman kumuh ini bisa berlanjut ke depannya.

“Masyarakat dan pemerintah harus aktif memastikan program ini mendapat prioritas anggaran. Tinggal sama-sama berikhtiar dan berdoa agar semuanya dilancarkan,” jelasnya.

Ida Bagus juga berpesan agar masyarakat menjaga dan merawat betul-betul hasil pembangunan yang telah rampung ditata ini.

“Kebersihan sungai, perawatan pompa, itu semua harus diperhatikan. Keberlanjutan ini bukan tugas enteng, masyarakat harus ikut terlibat,” tukasnya.
(ims/kmf)