Siagaonline.com, Solok - Bupati Solok Jon Firman Pandu menghadiri acara pengukuhan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Kanduang yang berlangsung khidmat dan sarat dengan nuansa adat Minangkabau, Selasa (03/06/2025), di Balai Adat Nagari Bukit Kanduang Kecamatan X Koto Diatas. 

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, perangkat nagari, tokoh adat, serta unsur LKAAM Kabupaten Solok.

Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus KAN yang baru dilantik dan menegaskan pentingnya peran lembaga adat dalam pembangunan daerah.

“KAN memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah adat dan menjadi perekat sosial di tengah masyarakat. Saya berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan,” ujar Bupati.

Pengukuhan pengurus KAN Bukit Kanduang periode 2024–2027 yang disimbolkan dengan pembacaan sumpah / janji oleh Kepala KAN terpilih A. Dt Mangkuto Sati dan diikuti oleh seluruh pengurus yang terpilih ini disaksikan oleh para niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, dan tamu undangan. Suasana kekeluargaan dan kentalnya nilai-nilai adat terlihat dari tata cara pelantikan hingga suguhan makan bajamba yang menutup acara.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Solok H. Gusmal, dalam sambutannya turut memberikan pesan penting kepada para pengurus baru.

 “KAN bukan sekadar simbol adat, tapi juga pilar yang menjaga harmoni sosial dalam masyarakat nagari. Saya berpesan agar para pengurus merangkul seluruh unsur masyarakat dan menjadikan nilai adat sebagai dasar menyelesaikan persoalan. Jangan lelah menjaga jati diri urang Minang,” ujar H. Gusmal.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk terus menjalin sinergi dan memperkuat komitmen bersama dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran kelembagaan adat di Kabupaten Solok, khususnya dalam mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal, dan mempererat hubungan antara pemangku adat dengan pemerintah.