Siagaonline.com, Dharmasraya - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengambil langkah strategis dalam mengatasi permasalahan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang kian memprihatinkan. Seiring dengan banyaknya laporan masyarakat dan temuan di lapangan, diketahui bahwa kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kendaraan angkutan barang, terutama truk-truk milik perusahaan, yang beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas (overload).

‎

‎Fenomena ini tidak dapat dihindari, mengingat aktivitas industri di wilayah Dharmasraya cukup tinggi, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan yang memanfaatkan jalan-jalan kabupaten sebagai jalur distribusi utama. Kendaraan-kendaraan berat milik perusahaan tersebut, tanpa disadari, telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan infrastruktur daerah.

‎

‎Menyikapi hal ini, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menginisiasi langkah kolaboratif dengan menggandeng pihak perusahaan dalam upaya perbaikan infrastruktur melalui skema Memorandum of Understanding (MoU). Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Annisa dalam kegiatan diskusi bertajuk Strategi Komitmen Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Perusahaan Swasta, yang dilaksanakan pada Senin (26/5) di Aula Kantor Bupati Dharmasraya.

‎

‎Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Yefrinaldi, Kepala Dinas Pertanian Darisman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rovanly Abdams, serta perwakilan dari enam perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Dharmasraya. Di antaranya adalah PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM), PT Incasi Raya, PT Dharmasraya Lestarindo (DL), PT Dharmasraya Sawit Lestari (DSL), PT Kali Dareh, dan PT Hutama Karya Infrastruktur (PT HKI).

‎

‎“Alhamdulillah, melalui forum diskusi ini kami memperoleh komitmen positif dari pihak perusahaan. Mereka sepakat untuk turut serta memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini menjadi akses utama truk-truk mereka,” ungkap Bupati Annisa kepada awak media.

‎

‎Tak hanya itu, dalam forum tersebut juga dibahas mengenai optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang dinilai dapat menjadi sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan daerah. Pemkab Dharmasraya berharap, ke depan dana CSR tidak hanya terfokus pada kegiatan sosial semata, tetapi juga diarahkan pada pembangunan fisik yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.

‎

‎Lebih lanjut, Bupati Annisa menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan semata-mata untuk menanggulangi kerusakan jalan, melainkan menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. “Kami ingin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan perusahaan dapat terus terjalin. Dan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjaga fasilitas umum, termasuk infrastruktur jalan, dari dampak operasional mereka,” tambahnya.

‎

‎MoU yang akan segera disusun bersama para pihak, nantinya akan memuat rincian tanggung jawab masing-masing perusahaan dalam memperbaiki ruas-ruas jalan kabupaten yang terdampak. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan, meski di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

‎

‎“Kita harus realistis. Saat ini, efisiensi anggaran menyebabkan alokasi dana untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan menjadi nihil, atau nol rupiah. Oleh karena itu, kami mencari solusi lain yang tetap memungkinkan masyarakat menikmati hasil pembangunan, salah satunya dengan melibatkan perusahaan yang memang beroperasi di daerah ini,” jelas Bupati Annisa, yang juga dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati di Provinsi Sumatera Barat.

‎

‎Annisa berharap dengan langkah ini dapat menciptakan iklim pembangunan yang partisipatif, di mana semua pihak turut bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan fasilitas publik. Jika infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Dharmasraya yang bergantung pada kelancaran akses transportasi.(Tegu)