Medan, Sumatera Utara, SiagaOnline.com - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, Senin (28/4/2025), mengunjungi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto, Medan. 

Kunjungan ini bertujuan untuk mensinkronkan efektivitas pelayanan publik dan memperbaiki indeks persepsi korupsi di Kabupaten Tapsel. Pertemuan dengan Kepala BPKP Sumut, Farid Firman, membahas sejumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi menurunkan predikat laporan keuangan Tapsel menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gus Irawan mengungkapkan beberapa temuan BPK, terutama terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai kurang optimal, menjadi perhatian utama.  

"Kalau karena BUMD kualifikasi kita menjadi WDP bagaimana dengan pemerintah pusat? Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah mendapat predikat WDP, demikian juga Kementerian BUMN, padahal di bawahnya banyak BUMN dengan tata kelola yang berdarah-darah,” jelas Gus Irawan.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal, Pemkab Tapsel akan bekerja sama dengan BPKP.  "Dari observasi yang dilakukan, sistem pengawasan kami sangat parah disertai mentalitas yang rendah," kata Gus Irawan.  

Pemkab Tapsel tengah membangun pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun Gus Irawan berharap SPIP lebih spesifik dan terintegrasi, terutama dalam hal pengadaan obat dan pengelolaan BUMD. " Tapi SPIP ini saya lihat sangat makro. Harusnya bisa lebih spesifik," harapnya.

Kepala BPKP Sumut, Farid Firman, menyatakan kesiapan BPKP untuk membantu Pemkab Tapsel membangun sistem pengawasan internal yang lebih efektif.  

"Kita nanti akan sampaikan SPIP yang mengacu pada substansi. Termasuk tadi misalnya soal penyediaan obat. Kemudian juga kita bantu perbaiki Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi di Tapsel," jelasnya.

Farid Firman menambahkan bahwa IEPK Tapsel saat ini berada di angka 2,9 dari skor maksimal 5.  " Seharusnya tiap daerah standar minimalnya di skor 3. Kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tentu IEPK ini pun harapannya lebih banyak pada sistem pencegahan," tuturnya.  

BPKP juga akan mendukung Pemkab Tapsel dalam hal kemandirian keuangan dan tata kelola BUMD, termasuk PT TSM dan PT ANA.  

"Kami akan tetap back up tim bapak dan ekspose ke kami apa saja kelemahannya. Karena memang kami juga mendengar beberapa temuan termasuk kemandirian keuangan serta tata kelola BUMD. Itu soal PT TSM dan PT ANA pun kami ikuti,” jelasnya.

Selain SPIP dan IEPK, BPKP juga mendorong penerapan cash management system dan memberikan pendampingan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mewujudkan good governance. (Amils)