Siagaonline.com, Pekanbaru - Mengantisipasi potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di musim kemarau tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla, Senin (28/04/2025), bertempat di Gedung Balai Serindit, Kompleks Gubernuran Riau, Pekanbaru.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, M.Si, didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., Deputi Kemenko Polhukam Mayjen TNI Dr. Herdiranto, S.E., M.M., Tr. Han., serta Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadiwardono, S.E., M.Hum. Hadir pula Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardha Sena, M.Sc.

Turut hadir unsur Forkopimda Riau, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau. Dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) turut hadir Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kepala Pelaksana BPBD Rohul, H. Ridarmanto.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, menyampaikan bahwa status siaga Karhutla telah ditetapkan sejak 1 April 2025. Hal ini sebagai langkah antisipasi dini berdasarkan informasi dari BMKG yang memprediksi musim kemarau akan tiba lebih awal dibandingkan biasanya.

"Biasanya musim kemarau dimulai bulan Juni, namun tahun ini diprediksi sudah masuk pada Mei. Karena itu, status siaga sudah kami tetapkan dan apel siaga telah dilaksanakan di Dumai saat bulan Ramadan kemarin," ungkap Gubernur.

Ia menambahkan, berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, termasuk edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Selain itu, pada 25 April lalu, Kapolri juga telah membuka kegiatan Jambore Karhutla sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam menghadapi potensi Karhutla di Riau.

"Hari ini, kita menegaskan kesiapan penuh seluruh pihak dalam menghadapi bencana yang selalu menjadi ancaman rutin tahunan. Berdasarkan data, titik api sudah mulai muncul di beberapa daerah seperti Rokan Hulu, namun masih terkendali dan belum berdampak signifikan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga 28 April 2025, tercatat sudah terjadi 334 bencana di Indonesia, termasuk banjir dan longsor, namun Karhutla belum dominan.

"Pada tahun 2024 tercatat ada 5.400 kejadian bencana, rata-rata 20 bencana per hari. Tahun ini sudah ada 934 bencana. Untuk Riau, sudah ada 199 hotspot dan 44 titi firespot dengan luas lahan terbakar lebih dari 80 hektar. Ini harus kita tangani serius, agar tidak terulang bencana besar seperti 2015 lalu," tegasnya.

Letjen Suharyanto mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu padu dalam mengatasi potensi Karhutla, agar bencana besar tidak terulang.

Usai Rakor, Wakil Bupati Rohul, H. Syafaruddin Poti, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pencegahan Karhutla di daerahnya.

"Rokan Hulu siap mendukung arahan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Kami akan memperkuat koordinasi di lapangan, mempercepat respons jika ada titik api, dan terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar," ujar Wakil Bupati.

Dengan Rakor ini, seluruh jajaran di Provinsi Riau semakin memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan Karhutla, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak yang mungkin timbul di musim kemarau tahun ini. (Des)