Kamis, 26 November 2020
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Terima Sertifikat ISO 37001:2016 Tentang SMAP
Selasa, 27-10-2020 - 16:31:30 WIB

Siagaonline.com, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Jakarta, Selasa (27/10/2020).
"Alhamdulillah pada peringatan HUT Kemenkumham RI yang dikenal dengan Hari Dharma Karyadhika ke-75, tahun 2020 bertempat di Graha Pengayoman Kuningan Jakarta Selatan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.IK., MH. Menerima sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)," ucap Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly SH, M.Sc, Ph.D.

Setelah mennyerahkan sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D mengatakan, Inspektorat Jenderal berhak memperoleh Sertifikasi Organisasi Internasional untuk Standardisasi 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (International Organization of Standarization Anti Bribery Management Systems) pada 

tanggal 26 Oktober 2020 dari Lembaga penilai sertifikasi Tuv-Nord. SMAP tersebut mencakup ruang lingkup Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM meliputi Kegiatan Audit, reviu, Evaluasi, pemantauan dan Kegiatan pengawasan Lainnya serta Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Penetapan ISO 37001:2016 itu sendiri diharapkan dapat mendukung Inspektorat Jenderal Kemenkumham dalam mengeliminir praktek penyuapan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI termasuk jajarannya dengan langkah - langkah pencegahan.

pendeteksian, dan penanganan masalah penyuapan didasari pertimbangan dan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai panduan dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

2. Jaminan organisasi, dalam hal ini Kemenkumham RI bahwa telah menerapkan penerapan pencegahan penyuapan;

3. Sebagai bukti dalam hal penyelidikan bahwa organisasi telah mengambil langkah – langkah untuk mencegah penyuapan.

Disamping itu, proses untuk meraih sertifikasi ISO 37001:2016 sebagai upaya dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas, dimana Inspektorat Jenderal mengemban amanat 

sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas melakukan pembinaan dan juga evaluasi atas satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). 

Adapun berbagai kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang telah dikeluarkan dalam rangka kesiapan sistem manajemen anti penyuapan, sebagai berikut:

1. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;

3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Menyediakan tata kelola Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Memastikan komitmen kepada pemenuhuan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan; 

6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran stakeholder terkait;

7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);

9. Memberikan sanksi tegas kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kedepan diharapkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini dapat memperkuat jajaran Kemenkumham RI sehingga tidak melakukan berbagai penyimpangan dan hal-hal yang dilarang dalam Kode Etik dan Peraturan. 

Perundang-Undangan lainnya sebagai wujud nyata serta kesungguhan dan komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan pengabdian yang terbaik, tutupnya.(Realese TU Pimpro Itjen Kemenkumham/ penulis Zubaidah)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Terima Sertifikat ISO 37001:2016 Tentang SMAP
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Panglima TNI - Menhan RI Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI
     
    ADVERTORIAL
    Spirit Hari Pahlawan Saat Pandemi, Bupati Purwakarta: UMKM Harus Jadi Pahlawan Pemulihan Ekonomi
     
    TERPOPULER
    1 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    2 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    3 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    4 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    5 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    6 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    7 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    8 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    9 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
    10 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved