Breaking News
PWI Riau Pimpinan Raja Isyam Resmi Hadiri Kongres Nasional 2025 | Pemdes Bali Agung Gelar Rembug Stunting Bersama Muspika, Puskesmas Palas dan Kader Kesehatan Desa serta Pendamping Desa | Pemdes Kalirejo Gelar Rembuk Stunting Tahun 2025, Hadirkan Berbagai Pihak untuk Atasi Masalah Gizi Anak | Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Karhutla Kabupaten Muara Enim | Rakernas JKPI , Jogjakarta 5-9 Agustus 2025 | Bupati Siak Afni Z Sambut Mahkota Asli Kerajaan Siak

FGD FKDM Bahas Kerawanan Sosial Akibat Sampah, Libatkan Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan
Senin 04 Agustus 2025, 13:59 WIB

Siagaonline.com, Kota Pekalongan – Sebagai upaya memperkuat kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial di tengah masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan menggelar rangkaian Focus Group Discussion (FGD) di empat kecamatan se-Kota Pekalongan. Kegiatan berlangsung sejak tanggal 28 hingga 31 Juli 2025, dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan pemerintah kelurahan setempat.

 

Salah satu FGD yang digelar di Kecamatan Pekalongan Timur pada Kamis (31/7/2025), secara khusus menyoroti persoalan sosial yang kerap muncul akibat kebiasaan warga membuang sampah sembarangan. Persoalan ini dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, baik dalam bentuk konflik antarwarga, gangguan kesehatan, hingga ketidaknyamanan lingkungan tempat tinggal.

 

Ketua FKDM Kota Pekalongan, Achmad Tubagus Surur, dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa banyak persoalan sosial yang sebenarnya bersumber dari persoalan-persoalan kecil, seperti pengelolaan sampah yang kurang optimal. Menurutnya, jika dibiarkan tanpa solusi yang jelas, kondisi ini bisa memicu konflik terbuka antarwarga.

 

“Melalui FGD ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, kalau dalam istilah jawanya, 'genduroso', sehingga semua bisa mengemukakan pandangan. Sering kali solusi itu sebenarnya sudah ada di masyarakat, tinggal bagaimana memfasilitasi dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang terukur dan efektif,” ujar Surur.

 

Ia juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial agar masalah-masalah yang berakar di lingkungan warga bisa ditangani secara komprehensif.

 

“Sampah itu bukan semata-mata urusan Dinas Lingkungan Hidup. Ini soal kesadaran bersama dan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal kita,” imbuhnya.

Surur menuturkan, kegiatan FGD FKDM ini juga mendapat tanggapan positif dari tokoh masyarakat yang hadir. Mereka menilai forum ini menjadi ruang penting untuk menyuarakan langsung permasalahan yang mereka alami sehari-hari, serta berharap tindak lanjut konkret dari hasil diskusi.

 

"Dengan adanya forum dialog seperti ini, kami dari FKDM berharap, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah, termasuk dalam menyikapi isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah,"tegasnya.

 

Camat Pekalongan Timur, Darminto, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah FKDM dalam menggandeng berbagai unsur masyarakat. Ia meyakini bahwa pendekatan dialog seperti ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.

 

“Masyarakat kita sebenarnya sangat terbuka, hanya saja mereka perlu diyakinkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu benar-benar berpihak kepada mereka. Kalau mereka melihat ada perubahan yang nyata, mereka akan mendukung penuh,” tutur Darminto.

 

Menurutnya, dalam forum ini, peserta FGD menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan, mulai dari kebutuhan tempat pengelolaan sampah di masing-masing kelurahan, penyediaan tong sampah yang layak, penguatan sanksi sosial bagi pelaku pembuang sampah sembarangan, hingga pelibatan pemuda dan karang taruna dalam edukasi lingkungan.

 

Tidak hanya berhenti pada diskusi, diharapkan FKDM juga menargetkan penyusunan peta kerawanan sosial berbasis wilayah yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan ke depan. Peta ini akan memuat informasi potensi konflik, penyebabnya, serta skema mitigasi berbasis komunitas.

 

“Kami harap hasil FGD ini bisa menjadi blueprint atau panduan awal untuk menyusun solusi yang lebih aplikatif. Misalnya, jika ada daerah yang belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS), maka kami dorong agar pemerintah setempat bisa segera mengusulkan pembentukan TPS sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah,” tukasnya. 

(ims/kmf)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke: 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] / [email protected]
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
Komentar Anda
Loading...

Copyright © 2023 Siagaonline.com - All Rights Reserved
Scroll to top