Siagaonline.com, ‎Padang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (30/6/2025).

‎

‎Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal, Osman Ayub, serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Hendrizal Azhar. Hadir langsung pada kesempatan itu Wali Kota Padang Fadly Amran, didampingi Plh Sekretaris Kota (Sekdako) Corry Saidan, bersama jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kota Padang, Kepala OPD, dan undangan resmi lainnya.

‎

‎“Alhamdulillah, setelah kami periksa absensi kehadiran anggota dewan, maka rapat paripurna sudah dapat kita buka,” ujar Muharlion membuka jalannya sidang.

‎

‎Selain agenda penyampaian Ranperda APBD P TA 2025, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun 2024. Muharlion menyampaikan, berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) gabungan dan pendapat fraksi-fraksi, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun 2024 resmi disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang.

‎

‎“Dengan persetujuan ini, berarti kinerja pelaksanaan APBD 2024 dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan menjadi catatan penting bagi perbaikan pelaksanaan APBD ke depan,” tegas Muharlion.

‎

‎Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran dalam paparannya mengungkapkan rincian Ranperda Perubahan APBD TA 2025. Ia menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang direncanakan mencapai Rp 897,6 miliar, meningkat Rp 3,4 miliar atau naik sebesar 0,38 persen dibandingkan sebelumnya. Pendapatan transfer juga naik dari Rp 1,91 triliun menjadi Rp 1,92 triliun, bertambah Rp 11,2 miliar atau naik 0,59 persen.

‎

‎“Secara total, pendapatan daerah bertambah sebesar Rp 14,6 miliar atau naik 0,52 persen, dari semula Rp 2,81 triliun menjadi Rp 2,82 triliun,” ungkap Fadly.

‎

‎Dalam menyusun belanja pada perubahan APBD 2025, Fadly menegaskan Pemko Padang berpedoman pada kebijakan umum, pedoman teknis, serta kebijakan belanja daerah guna mendanai berbagai urusan pemerintahan.

‎

‎“Perubahan APBD TA 2025 direncanakan dengan anggaran belanja sebesar Rp 2,98 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp 2,51 triliun, belanja modal Rp 466,9 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 6,6 miliar,” terang Wali Kota.

‎

‎Lebih lanjut dijelaskannya, pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp 173,4 miliar, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 senilai Rp 135,9 miliar dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 37,4 miliar. Sementara, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10,7 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang tahun 2023 kepada PT SMI.

‎

‎“Dalam rancangan pendapatan dan belanja daerah yang kami sampaikan, terdapat defisit belanja sebesar Rp 162,2 miliar. Namun defisit ini akan ditutupi oleh surplus pembiayaan netto sebesar Rp 162,6 miliar, sehingga rancangan perubahan APBD TA 2025 tetap berimbang,” jelas Fadly.

‎

‎Pada rapat paripurna tersebut juga dilakukan penyerahan dan penandatanganan dokumen Ranperda Perubahan APBD 2025 yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion dan Wali Kota Padang Fadly Amran.

‎

‎Dengan rancangan APBD Perubahan yang lebih responsif dan realistis, Pemko Padang dan DPRD berharap program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat.‎(Adv)

‎

‎