Purwakarta | Siagaonline.com - Pihak PT PLN UIP JBT II, melalui pesan rilis yang diterima media siagaonline.com menuliskan, PT PLN (Persero) terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal. 

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan pembangunan SUTET 500 kV Indramayu-Cibatu Baru yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Nantinya SUTET tersebut akan menghubungkan GITET 500 kV Indramayu dengan GITET 500 kV Cibatu Baru (Deltamas).

Dalam pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi tersebut yang melintasi tanah warga, Pemda dan Instansi Pemerintah, salah satunya milik PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN) tentunya sudah melalui berbagai proses perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah termasuk Izin Tata Ruang, Izin Lingkungan dan tentunya Izin Penetapan Lokasi Pembangunan.

Untuk pengurusan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak perlu dilakukan, karena dengan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-238/PK.3/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan PT PLN (Persero) Untuk pembangunan transmisi (tower dan jaringan SUTT/SUTET) 

Yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) selama ini tidak pernah dikenakan retribusi daerah termasuk retribusi IMB dengan pertimbangan bahwa Transmisi yang dibangun PLN selaku BUMN.

Menurut rilis yang diterima, itu adalah infrastruktur Program Pemerintah dalam mengatasi krisis energi dan memenuhi rasio elektrifikasi yang merupakan tanggungjawab pemerintah sesuai Amanah UUD 1945 yang bertujuan mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

General Manager PT PLN UIP JBT II, Eko Priyantono Aviantoro juga menyampaikan komitmen untuk terus mendorong penyelesaian proyek Jaringan Transmisi meskipun harus bekerja dalam kondisi Pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol Kesehatan dan K3L.

Ditempat terpisah, Humas PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikumpay, Irfan mengatakan, pihaknya berdasarkan PTPN pusat diberitahu bahwa akan ada pembangunan Sutet di wilayah PTPN VIII.

"Iya benar, kemarin ada surat permohonan untuk star awal untuk pendahuluan dilapangannya, kalau surat menyurat itu komplit," katanya kepada awak media siagaonline.com belum lama ini.

Irfan mengungkapkan, tugas kami disini hanya produksi saja, untuk perizinan dan lain-lainya itu kantor pusat. 

"Kami disini hanya mengawasi perkebunan PTPN VIII saja, untuk urusan izin semuanya dari pusat," ujar Irfan ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurutnya, pihaknya hanya mengeluarkan surat izin pendahuluan dilapangan yaitu izin pengerjaan proyek awal di tanah perkebunan PTPN VIII. 

Dirinya mengaku hanya disuruh oleh pusat untuk mengawasi lokasi yang akan di bangun Sutet, sebab ada 14 titik lokasi sutet yang mengunakan lahan PTPN VIII Cikumpay.

Terkait ganti rugi lahan milik PTPN VIII oleh pihak PLN, menurut Irfan bahwa kedua perusahaan merupakan milik BUMN.

"Jadi sama-sama plat merah mungkin dipermudah," imbuhnya.

Terakhir menurut informasi pada bulan mei kemarin, kata Irfan lahan PTPN VIII itu dibeli oleh PLN akan tetapi belum ada pembayaran ganti rugi oleh PLN terhadap 14 lokasi tanah yang dibangun Sutet tersebut.

"Informasi terakhir lahan itu dibeli untuk setiap satu titik lahan PTPN VIII yang digunakan untuk pembangunan Sutet tapi belum ada pembayaran ganti rugi dari PLN," jelas Irfan.

"Memang menurut informasi pusat belum ada pembayaran," pungkasnya.

Mengenai pembangunan Sutet di Purwakarta juga menjadi sorotan aktivis Mahasiswa dari Mimbar Kebebasan Mahasiswa dan Pemuda Purwakarta (Mikmada).

Ketua Umum Mikmada, Syahrul Ramdani mengatakan, sutet yang dibangun saat ini itu berkapasitas 35.000 Megawatt. Ini artinya tegangan listrik yang disalurkan melalui Sutet begitu besar. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus mengkaji terlebih dahulu dampak dari pembangunan tersebut.

"Jika tidak ada perizinan ke Pemda Purwakarta artinya proyek Sutet itu tidak menghargai pemda Purwakarta, sebab berdasarkan pengakuan dari DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dan Distarkim purwakarta sama sekali tidak ada berkas yang diterima oleh mereka," kata Syahrul.

Menurut Syahrul, Ini seperti pengiringan opini bahwa proyek itu seakan-akan sudah ada izinnya. 

"Jangan mentang-mentang di bangun di atas tanah milik PT. Perkebunan Nusantara VIII yang merupakan anak BUMN dan PLN yang juga merupakan BUMN dengan mudah tanpa menempuh mekanisme perizinan di kabupaten Purwakarta proyek bisa berjalan," ujaranya.

Jika sudah berdiri, sambung Syahrul, kedepan ini akan berdampak kepada kesehatan masyarakat yang hidupnya berdekatan dengan Sutet. 

"Bupati Purwakarta harus tindak tegas, jangan mentang-mentang proyek nasional kemudian dibiarkan," tegas Syahrul.

Reporter : Septio

Klik Berita Sebelumnya Dibawah Ini :